SelidikPost.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui rotasi enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026), oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat organisasi perangkat daerah dengan menempatkan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026, tiga pejabat yang dilantik yaitu:
- Ir. Bani Ispriyanto, M.M. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Ir. Liza Derni, M.M. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
- Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Sementara melalui Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026, tiga pejabat lainnya yang dilantik yakni:
- Desti Arisandi, S.P., M.M. sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- Ir. Toni Ferdinand Syah, S.T., M.T. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- Asrul Tristianto, S.T., M.T. sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ditegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara terukur, objektif, dan akuntabel.
“Pengisian jabatan strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak yang melekat, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Karena itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, profesional, serta selalu berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Menurut Gubernur, birokrasi yang kuat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru serta menghadirkan inovasi di masing-masing perangkat daerah.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen membangun birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan aparatur yang mampu bekerja cepat, tepat, berintegritas, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Dengan rotasi enam pejabat eselon II ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kinerja organisasi perangkat daerah akan semakin efektif, mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya visi “Lampung Maju” yang berdaya saing dan berkelanjutan. (Adpim)
