Bandar Lampung, Selidikpost.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan SMA Siger sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung.
Kehadiran SMA Siger dinilai menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak tertampung di SMA negeri sekaligus tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses sekolah swasta.
Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadhillah, mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan prinsip perjuangan LMND yang secara konsisten memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan masyarakat miskin kota.
“Persoalan utama yang harus dilihat dari hadirnya SMA Siger adalah masih tingginya angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Banyak anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan rakyat miskin kota yang kehilangan akses pendidikan menengah atas karena keterbatasan daya tampung SMA negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta,” ujar Marco, Jumat (30/1/2026).
Marco menilai polemik yang berkembang belakangan terkait SMA Siger justru telah bergeser dari substansi utama persoalan pendidikan. Menurutnya, perdebatan publik lebih banyak terseret pada konflik administratif serta tarik-menarik kepentingan politik antarelite, yang berpotensi mengorbankan hak pendidikan peserta didik.
“LMND Kota Bandar Lampung memandang kondisi ini berbahaya. Ketika kegaduhan elite dibiarkan, maka anak-anaklah yang menjadi korban. Padahal yang seharusnya diprioritaskan adalah bagaimana memastikan mereka tetap bisa mengenyam pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila masih terdapat persoalan administratif maupun perizinan dalam penyelenggaraan SMA Siger, maka hal tersebut seharusnya disikapi secara bertanggung jawab oleh negara.
Marco mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, kementerian terkait, hingga masyarakat, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Permasalahan administrasi bukan untuk dipertontonkan dalam ruang konflik politik. Itu harus diselesaikan oleh negara dan para pemangku kebijakan. Sementara itu, hak anak-anak untuk tetap bersekolah harus dijamin tanpa syarat,” katanya.
Lebih lanjut, LMND Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan rakyat semestinya didukung dan disempurnakan, bukan justru dilemahkan dengan pendekatan prosedural yang mengabaikan realitas sosial di lapangan.
“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Negara harus hadir memastikan keberlanjutan SMA Siger sebagai ruang pendidikan bagi rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Marco mendesak seluruh pihak untuk menghentikan kegaduhan politik yang berkembang dan segera mengambil langkah konkret guna menjamin keberlangsungan SMA Siger.
“Masa depan anak-anak Bandar Lampung tidak boleh dikorbankan hanya karena konflik kepentingan dan lambannya birokrasi. Pendidikan adalah hak, bukan alat tawar-menawar politik,” pungkas Marco. (Sri)
