SelidikPost.com,. Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Perkuat Reformasi Birokrasi Melalui Konsultasi Strategis ke KemenPAN-RB
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lampung Utara didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Plt. Inspektur Kabupaten Lampung Utara, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, MPPM, didampingi Kepala Biro SDM dan Umum, Perwita Sari, SST, SE, M.Si.
Pertemuan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penataan sumber daya manusia aparatur agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya penataan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), termasuk mekanisme transisi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Selain itu, turut dibahas penguatan sistem pengawasan internal serta percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Lampung Utara menegaskan bahwa konsultasi ke KemenPAN-RB merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Kehadiran kami bersama Inspektur, Kepala BKPSDM, dan Kepala Dinas Kominfo adalah untuk memastikan arah reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Utara sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami ingin memberikan kepastian bagi tenaga honorer sekaligus memastikan transformasi digital benar-benar terimplementasi dalam sistem kerja pemerintahan daerah,” ujar Bupati Lampung Utara.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kementerian PANRB juga memberikan arahan teknis agar proses penataan kepegawaian dan penguatan digitalisasi pemerintahan dapat segera dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi dan dinamika pelayanan publik di era digital. (*)
