SelidikPost.com, Pesawaran — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027, yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat (13/3/2026).
Menurut Mirza, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung kondisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
“Pesawaran memiliki potensi yang sangat besar. Namun potensi tersebut hanya dapat berkembang jika didukung oleh SDM yang kreatif, terampil, sehat, dan produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah,” ujar Mirza.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus diarahkan pada penguatan sektor pendidikan, peningkatan keterampilan kerja, inovasi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
“Pemerintah harus memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tambahnya.
Selain penguatan SDM, Mirza juga menekankan pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Upaya tersebut juga perlu diiringi dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Di sektor pariwisata, Mirza menilai Pesawaran memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, mulai dari kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura), kawasan pantai di sepanjang Teluk Lampung, hingga wisata budaya seperti Museum Transmigrasi Lampung.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan konsep ekowisata dan desa wisata, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
“Pengembangan kawasan wisata pantai dan pulau harus disertai pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha pesisir, agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pulau Legundi.
Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dengan penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Pesawaran akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyampaikan program “Desaku Maju” yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi hingga ke tingkat desa. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi melalui berbagai intervensi pembangunan.
Program tersebut, kata Mirza, juga memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, sehingga desa dapat berperan sebagai pemasok bahan baku pangan.
“Kami berharap pelaksanaan program MBG dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi produksi pangan lokal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
Dalam program Desaku Maju, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran cukup besar, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar di 1.500 lokasi, penyediaan 82 unit mesin dryer senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa usia produktif dengan anggaran Rp6 miliar.
“Selain itu, dukungan penguatan koperasi dan BUMDes terus kita dorong agar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujar Mirza.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Lampung juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 desa dengan alokasi masing-masing Rp10 juta. Khusus Kabupaten Pesawaran, bantuan tersebut diberikan kepada 148 desa dengan total anggaran Rp1,48 miliar.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalokasikan sejumlah anggaran pembangunan pada tahun 2026 di wilayah Pesawaran, di antaranya penggantian Jembatan Way Baru senilai Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas jalan provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran ruas jalan Lempasing–Padang Cermin senilai Rp44 miliar.
Mirza menegaskan bahwa pembangunan daerah juga harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
“Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten,” tegasnya.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut hanya dapat tercapai apabila pembangunan desa, peningkatan produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Mirza menekankan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi yang kuat harus dibangun di atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adpim).
