ANCAMAN KABUT ASAP AKIBAT KARHUTLA

banner 468x60

Oleh : Istiqomah Salsabillah

Fakultas: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Program Studi: Pendidikan Bahasa Arab


Kota Palembang dikenal sebagai salah satu kota besar di Sumatera Selatan yang memiliki berbagai keindahan. Mulai dari Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota hingga gedung-gedung tinggi yang menghiasi kawasan perkotaan. Pada hari-hari biasa, masyarakat dapat menikmati langit biru, sinar matahari, dan udara yang cukup nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan semangat, para pedagang membuka usahanya sejak pagi, dan masyarakat dapat berolahraga di luar ruangan tanpa rasa khawatir.

Namun, keadaan tersebut berubah ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan pada 2026. Kabut asap yang menyebar ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang, menyebabkan langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu. Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga ancaman serius bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Karhutla yang terjadi selama musim kemarau menimbulkan dampak cukup besar bagi wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 24 Oktober 2026, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan tercatat mencapai sekitar 3.429 hektare (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026). Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi bukanlah kebakaran kecil yang mudah dikendalikan, melainkan kebakaran yang meluas dan berlangsung dalam waktu cukup lama.

Salah satu wilayah yang turut terdampak adalah Kota Palembang, meskipun sebagian besar asap yang menyelimuti kota ini berasal dari kebakaran di wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga oleh masyarakat yang berada cukup jauh dari titik api. Asap dapat terbawa angin hingga puluhan bahkan ratusan kilometer sehingga kota yang tidak mengalami kebakaran pun tetap dapat tertutup kabut asap.

Perubahan kondisi Kota Palembang akibat kabut asap menjadi pemandangan yang sangat memprihatinkan. Gedung-gedung tinggi, menara, dan bangunan yang biasanya terlihat dari kejauhan perlahan tertutup asap tebal. Jarak pandang menjadi terbatas sehingga aktivitas di jalan raya harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Bahkan, keindahan Jembatan Ampera yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Palembang tidak selalu dapat dinikmati dengan jelas akibat terganggunya jarak pandang.

Jumlah pengunjung wisatawan pun berkurang karena mereka tidak dapat menikmati keindahan Jembatan Ampera, Sungai Musi, dan berbagai destinasi wisata lainnya secara maksimal. Banyak wisatawan akhirnya membatalkan atau menunda perjalanan mereka karena khawatir terhadap kondisi udara yang tidak sehat.

Udara yang seharusnya dapat dihirup dengan nyaman justru dipenuhi partikel pencemar yang membahayakan kesehatan. Bau asap yang menyengat bahkan terasa hingga ke dalam rumah, meskipun pintu dan jendela telah ditutup rapat. Keadaan ini membuat masyarakat harus membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika terpaksa melakukan kegiatan di luar rumah.

Bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan, seperti pengemudi ojek, pedagang kaki lima, petugas kebersihan, dan pekerja bangunan, kondisi ini menjadi tantangan yang sangat berat. Mereka tetap harus bekerja meskipun kualitas udara sedang tidak sehat. Dengan demikian, kabut asap tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Buruknya kualitas udara tersebut juga dapat dilihat dari hasil pemantauan partikulat halus atau PM2.5 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pada 15 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 di Stasiun Pemantauan Musi 2 Palembang mencapai 1.134,5 mikrogram per meter kubik (µg/m³), yang termasuk dalam kategori berbahaya.

Partikel PM2.5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru (RSUD Palembang BARI, 2026). Paparan asap dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti batuk, iritasi tenggorokan, mata perih, sesak napas, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan (ANTARA, 2026).

Dampak karhutla tidak hanya dirasakan dalam bidang kesehatan, tetapi juga memengaruhi dunia pendidikan. Kabut asap yang semakin pekat menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Sejumlah sekolah harus menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkannya menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring demi menjaga kesehatan peserta didik.

Berdasarkan pemantauan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode 29–31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 1.512 satuan pendidikan di Kota Palembang melaksanakan pembelajaran daring penuh dengan jumlah peserta didik sekitar 350.827 orang (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan.

Para siswa dan mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Sementara itu, proses pembelajaran daring juga memiliki tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan akses internet, ketersediaan perangkat belajar, dan efektivitas penyampaian materi. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar dari rumah. Ada siswa yang harus berbagi gawai dengan orang tuanya, ada yang menghadapi kendala jaringan internet, dan ada pula yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran.

Bagi guru, kondisi ini juga menjadi tantangan karena mereka harus menyiapkan materi yang mudah dipahami oleh siswa meskipun proses pembelajaran dilakukan secara daring. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla dapat meluas hingga menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam konteks iklim, karhutla di Sumatera Selatan bukan lagi sekadar bencana yang terjadi setiap musim kemarau, melainkan juga menjadi salah satu persoalan lingkungan yang berkaitan dengan krisis iklim. Ketika hutan gambut terbakar, karbon yang tersimpan selama ratusan tahun dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap pemanasan global.

Pemanasan global kemudian dapat memperburuk perubahan iklim dan meningkatkan risiko terjadinya musim kemarau yang lebih panas serta kering. Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan memiliki hubungan erat dengan kerusakan lingkungan serta perubahan iklim yang dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di tengah dampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan iklim tersebut, ekosistem hewan dan tumbuhan juga ikut terancam akibat karhutla. Hutan yang terbakar menyebabkan habitat berbagai satwa, seperti burung, monyet, dan hewan lainnya, mengalami kerusakan. Akibatnya, satwa-satwa tersebut harus berpindah tempat untuk mencari makanan dan tempat tinggal yang lebih aman.

Tidak sedikit hewan yang mati karena terjebak api, kekurangan makanan, atau menghirup asap pekat. Jika kebakaran terus terjadi setiap tahun, keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem akan semakin terganggu. Kerusakan hutan akibat karhutla bukan hanya menghilangkan pepohonan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup berbagai makhluk yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Selain itu, persoalan karhutla juga memunculkan keresahan masyarakat terhadap respons pemerintah dalam menangani bencana tersebut. Kondisi udara yang semakin memburuk mendorong mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

Pada Oktober 2026, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan menggelar aksi di Kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan. Mereka mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani karhutla, memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat terdampak, membuka transparansi anggaran penanggulangan bencana, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran (Husnul Iga Puspita, 2026).

Aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga menuntut adanya langkah pencegahan dan pertanggungjawaban yang jelas. Masyarakat menginginkan pemerintah tidak hanya hadir ketika bencana sudah parah, tetapi juga melakukan upaya pencegahan jauh sebelum musim kemarau tiba.

Di sisi lain, pemerintah bersama berbagai lembaga terkait telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak karhutla. Penanganan dilakukan melalui pemadaman dari darat, operasi pemadaman menggunakan helikopter atau water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyemaian garam atau natrium klorida (NaCl) melalui pesawat untuk membantu memicu pembentukan awan hujan. Selain itu, penggunaan dry ice atau es kering juga diterapkan untuk membantu mengurai asap yang terperangkap pada lapisan atmosfer tertentu (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2026).

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan intensitas kabut asap sekaligus mendukung proses pemadaman kebakaran. Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut perlu disertai pengawasan dan pencegahan yang berkelanjutan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemadaman, tetapi juga dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kebakaran.

Jika dilihat lebih jauh, karhutla tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, baik alam maupun aktivitas manusia. Musim kemarau yang panjang menyebabkan lahan menjadi kering sehingga lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut semakin berisiko pada kawasan gambut karena api dapat merambat hingga ke bagian bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan.

Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius. Pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih murah dan cepat oleh sebagian pihak, padahal cara tersebut sangat berbahaya dan dilarang oleh hukum.

Oleh karena itu, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api. Upaya tersebut juga harus menyentuh akar permasalahannya melalui pengawasan kawasan rawan kebakaran, penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab.

Peristiwa karhutla yang melanda Sumatera Selatan seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat pengawasan terhadap wilayah yang rawan terbakar. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Di samping itu, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan karhutla tidak seharusnya hanya menjadi perhatian ketika musim kemarau tiba, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Pencegahan yang dilakukan secara konsisten akan jauh lebih baik daripada hanya melakukan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, risiko terjadinya karhutla diharapkan dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, langit Palembang yang kembali biru bukan hanya tentang berakhirnya kabut asap, melainkan juga tentang pulihnya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keindahan Jembatan Ampera, gedung-gedung tinggi, serta cerahnya langit Kota Palembang merupakan bagian dari lingkungan yang seharusnya dapat dinikmati tanpa ancaman pencemaran udara.

Langit yang biru akan membuat masyarakat lebih nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas. Anak-anak dapat kembali bermain di luar ruangan, masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus terus-menerus menggunakan masker, dan keindahan kota dapat kembali dinikmati oleh semua orang.

Karhutla memberikan pelajaran bahwa kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia dapat membawa dampak luas bagi kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, menjaga hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Jangan sampai keindahan langit Palembang kembali hilang dan masyarakat harus menghirup udara tercemar hanya karena persoalan yang sebenarnya dapat dicegah.


DAFTAR PUSTAKA

ANTARA. (2026). BMKG: Kualitas Udara di Palembang Kategori Sangat Tidak Sehat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Kurangi Dampak Karhutla, BMKG Terapkan OMC Menggunakan Dry Ice di Sumatra Selatan. BMKG.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). BNPB Prioritaskan Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. PPID BNPB.

Husnul Iga Puspita. (2026). Mahasiswa Segel Kantor Gubernur Sumsel, Tagih Transparansi Penanganan Karhutla.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026, 3 November). Pemantauan Pembelajaran Terdampak Asap Karhutla 2026. Kemendikdasmen.

RSUD Palembang BARI. (2026, 16 September). Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terhadap Kesehatan Masyarakat di Sumatera Selatan. RSUD Palembang BARI.

*

banner 300x250

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *