SelidikPost.com, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum pada 2027. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anak yang membutuhkan pendampingan.
Rencana tersebut dipersiapkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mendapatkan layanan hukum.Jumat (30/10/2026).
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Rizki Setiawan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.
“Keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh mereka yang mampu. Masyarakat kurang mampu juga berhak memperoleh akses terhadap bantuan hukum, sementara anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus harus mendapatkan perhatian dan pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan serta hak-haknya,” ujarnya.
Rizki menjelaskan, Perda tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari kriteria dan persyaratan penerima bantuan hukum, jenis layanan, mekanisme pengajuan permohonan, hingga pelaksanaan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penyusunan regulasi juga akan memperhatikan mekanisme kerja sama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, layanan yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara profesional, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pendampingan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, serta ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak.
Melalui pembentukan Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap pelayanan publik di bidang hukum semakin kuat, kesadaran hukum masyarakat meningkat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dapat diwujudkan secara lebih optimal.
Dengan adanya landasan hukum di tingkat daerah, masyarakat yang memenuhi kriteria diharapkan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh bantuan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. ( Sabir )
SelidikPost.com – Mengabarkan secara transparan.








