SelidikPost.Com, Pesawaran- Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai langkah preventif menghadapi berbagai risiko serta kejahatan di sektor keuangan digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Talkshow Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk “Uang Aman, Hidup Tenang: Cerdas Mengelola Uang, Aman Menggunakan Layanan Keuangan, dan Terlindungi dari Kejahatan Keuangan Digital”, yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Direktorat Jenderal Stabilisasi dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polres Pesawaran, dan CPA Australia.
Talkshow diikuti para kepala desa, camat, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, NGO, serta unsur kepolisian yang diwakili Bhabinkamtibmas.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital, mulai dari pinjaman online ilegal, judi online, penipuan hingga berbagai praktik keuangan ilegal lainnya.
Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., mengatakan perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan.
Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang harus diantisipasi.
Menurut Antonius, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui dan menggunakan produk maupun layanan keuangan. Masyarakat juga harus memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.
“Melalui tema Uang Aman, Hidup Tenang, kegiatan ini menjadi ruang edukasi strategis untuk merespons berbagai ancaman tersebut sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan produktif bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran,” katanya.
Antonius menegaskan perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan digital membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan nasional dan kepolisian harus terus diperkuat. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan digital dan melindungi masyarakat dari berbagai praktik ilegal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Berdasarkan survei nasional yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan berada di angka 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93 persen.
“Kita ingin menyeimbangkan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Masyarakat bukan hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga harus memahami bagaimana menggunakan layanan tersebut dengan aman dan tepat,” jelas Antonius.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan empat pesan sederhana kepada masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital.
“Kalau belum paham, pelajari. Kalau masih ragu, cek dulu. Kalau mencurigakan, jangan transfer. Dan kalau sudah menjadi korban, jangan lupa laporkan,” pesannya.
Pesan tersebut dinilai penting mengingat berbagai modus kejahatan digital semakin beragam. Masyarakat dituntut lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan, terutama ketika menerima tawaran layanan keuangan yang menjanjikan keuntungan atau kemudahan secara tidak wajar.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan DJSPSK, Ayu Sukorini, mengatakan hampir seluruh masyarakat saat ini telah menggunakan telepon pintar yang memberikan akses terhadap berbagai fasilitas, termasuk layanan keuangan.
Namun, kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan layanan keuangan dengan berbagai iming-iming yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
“Perubahan teknologi bergerak begitu cepat dan mau tidak mau kita dituntut untuk mengikutinya. Karena itu, memiliki pengetahuan yang memadai dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Ayu.
Ia menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Masyarakat yang telah menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan harus memiliki pemahaman yang memadai sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat dan terhindar dari berbagai risiko.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat kembali diingatkan pada empat langkah sederhana menghadapi potensi kejahatan keuangan digital, yakni mempelajari layanan sebelum menggunakannya, melakukan pengecekan ketika masih ragu, tidak melakukan transfer apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan, serta segera melaporkan apabila menjadi korban.
Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Maikel Harris Setyawan, Analis Kebijakan Ahli Madya DJSPSK; Iga Nugroho, Deputi Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK; Ety Elyaty, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis; serta Irzan Hanafiah Pulungan, Manager CPA Australia.
Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Deasi Tri Widyastuti, Analis Kebijakan Ahli Muda DJSPSK.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap peningkatan literasi keuangan dapat berjalan seiring dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat diharapkan tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga mampu mengenali risiko, mengambil keputusan secara bijak, serta melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital. ( Sabir )
