SellidikPost.com,Bandar Lampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak menjadikan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebatas wacana. Upaya tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui langkah konkret agar berdampak langsung terhadap pembangunan.
Munir mengatakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, potensi penerimaan PAP dari 11 perusahaan mencapai sekitar Rp23,6 miliar.
Sementara berdasarkan paparan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, saat ini terdapat 101 perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak PAP.
“Dari 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara berdasarkan paparan Kepala Bapenda, saat ini terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini harus benar-benar dioptimalkan,” kata Munir saat ditemui di ruangannya, Senin (3/8/2026).
PAD Kuat Jadi Modal Pembangunan
Menurut Munir, tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel menjadi salah satu perhatian Komisi III DPRD Lampung.
Optimalisasi PAD dinilai sangat penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, termasuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang masih cukup besar.
“Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal jika pendapatan daerah tidak optimal,” ujarnya.
Munir mengakui kondisi fiskal Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan. Luas wilayah serta panjang jalan provinsi yang harus ditangani dinilai belum sebanding dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, ia mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung yang pada 2026 tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kualitas puluhan ruas jalan provinsi.
“Perbaikan infrastruktur membutuhkan waktu. Namun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen agar seluruh jalan provinsi dapat dituntaskan sebelum masa jabatan periode pertama berakhir,” katanya.
Anggaran Jalan 2026 Capai Rp1,234 Triliun
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Budi Hadi Yunanto menyebut pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan Pemprov Lampung pada 2026 telah menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota.
Ia merinci alokasi anggaran pembangunan jalan, yakni Lampung Tengah sekitar Rp304 miliar, Way Kanan Rp172 miliar, Tulang Bawang Rp143 miliar, Lampung Selatan Rp107 miliar, Mesuji Rp100 miliar, Tanggamus Rp81 miliar, Pesawaran Rp57 miliar, Bandar Lampung Rp56 miliar, Lampung Barat Rp50 miliar, Lampung Utara Rp40 miliar, Pringsewu Rp35 miliar, Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Kota Metro Rp11 miliar.
Total anggaran pembangunan jalan provinsi pada 2026 disebut mencapai sekitar Rp1,234 triliun.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur demi kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Budi.
Ia menambahkan, DPRD melalui Komisi III akan terus mengawal upaya peningkatan PAD, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang menjadi kewenangan Bapenda.
Peningkatan PAD, kata dia, akan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memperbesar ruang fiskal pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. (*)
