SelidikPost.com, Lampung Selatan — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (20/05/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pejabat administrator di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Lampung, serta instansi vertikal harus mampu bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif dan inovatif.
Menurutnya, peran strategis tersebut diperlukan agar kekayaan komoditas unggulan Lampung dapat dikonversi menjadi kemakmuran dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Lampung merupakan daerah yang kaya komoditas pertanian. Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.
“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu, hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Selain itu, Gubernur Mirza juga menyoroti tantangan ekonomi makro di Lampung, di mana angka kemiskinan periode 2024–2025 masih berada di kisaran 10,6 persen dengan mayoritas kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan yang masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan intervensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan nutrisi protein seperti ayam, telur, dan ikan yang melimpah di Lampung guna meningkatkan indeks pendidikan dan kecerdasan anak-anak.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar menerapkan prinsip efisiensi secara ketat dan memastikan setiap belanja daerah memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.
Sebagai stimulus bagi sektor riil, Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan program penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis untuk 1 juta hektare lahan pertanian pada 2025–2026.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas lahan, daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 6,2–6,4 persen.
Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri sektor-sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, seperti pelabuhan perikanan, pabrik pakan, hingga sumber energi.
“Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkas Gubernur Mirza. (Adpim)
