SelidikPost.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan penerbitan obligasi dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif guna mempercepat pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah bagi Pemerintah Daerah se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang berlangsung di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah dari wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan daerah secara kolaboratif.
Pembiayaan Daerah Harus Lebih Inovatif
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan membutuhkan keberanian pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi dalam pembiayaan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan sumber pendapatan konvensional sudah tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan solusi strategis untuk memperkuat struktur pembiayaan sekaligus menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi proyek-proyek pembangunan produktif.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Fiskal Masih Terbatas
Gubernur Mirza menjelaskan, Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan menjadi yang terbaik pada sektor primer.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sejalan dengan kemampuan fiskal daerah yang masih bergantung pada pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, retribusi daerah, serta transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kebutuhan pelayanan publik bagi sekitar 9,5 juta penduduk Lampung terus meningkat.
“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” katanya.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah Ekonomi
Selain persoalan fiskal, Gubernur Mirza juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Lampung.
Menurutnya, banyak komoditas unggulan seperti gabah dan kopi masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah, kemudian kembali dalam bentuk produk olahan dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi.
Kondisi tersebut, kata Mirza, menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati daerah lain, sehingga potensi kesejahteraan masyarakat Lampung belum tergarap secara maksimal.
“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi industri agar komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah sendiri sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian lokal.
Obligasi Daerah untuk Proyek Produktif
Gubernur Mirza menilai penerbitan obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan berbagai proyek strategis yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh sumber pembiayaan baru tanpa hanya bergantung pada pajak maupun transfer dari pemerintah pusat.
“Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemberi izin atau penyedia lahan dalam proyek strategis, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui keterlibatan langsung dalam pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kualitas perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia,” tegasnya.
OJK Dorong Sumbagsel Jadi Pelopor
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkenalkan obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Ia berharap wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pelopor sekaligus role model penerbitan obligasi daerah di Indonesia.
Menurut Arifin, Lampung memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan tersebut, di antaranya keberadaan Pelabuhan Panjang sebagai salah satu pelabuhan strategis nasional serta peran Lampung sebagai penopang utama ekspor kopi Indonesia.
“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Arifin menilai masyarakat juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan melalui investasi pada obligasi daerah sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh provinsi di kawasan Sumatera Bagian Selatan memiliki peluang besar mengembangkan skema pembiayaan tersebut secara bersama-sama.
Sebagai contoh, Arifin menyebut sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura telah berhasil memanfaatkan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah, khususnya di Provinsi Lampung dan wilayah Sumatera Bagian Selatan. (Adpim)
