SelidikPost.com, Pringsewu — Proyek pembangunan Jembatan Gantung Podosari di Kabupaten Pringsewu, Lampung, menuai sorotan dari masyarakat setempat setelah ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari minimnya pelibatan tenaga kerja lokal hingga dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada 30 April 2026, sejumlah kejanggalan terungkap dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Mengacu pada papan informasi proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp6.666.926.400 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Langgeng Konstruksi di bawah tanggung jawab PPK 2.2 Provinsi Lampung.
Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan keluhan dari masyarakat. Warga setempat menilai proyek tersebut tidak memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat. Berdasarkan pantauan, mayoritas pekerja berasal dari luar daerah, yakni Kabupaten Kotabumi.
“Sangat disayangkan, kami sebagai warga sekitar tidak dilibatkan. Padahal untuk pekerjaan kasar pun kami siap, tidak harus tenaga ahli,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain persoalan tenaga kerja, tim investigasi juga menemukan dugaan penggunaan material yang tidak memenuhi standar. Pasir yang digunakan diduga merupakan pasir kelas tiga, sementara batu untuk bronjong disebut-sebut menggunakan batu cadas dengan kualitas menengah.
Kondisi ini diperparah dengan metode pemasangan bronjong yang dinilai tidak maksimal, di mana bronjong hanya diletakkan di atas permukaan tanah tanpa penguatan struktur yang memadai.
“Jika debit air sungai meningkat, sangat berpotensi bronjong tersebut hanyut karena tidak tertanam kuat,” ungkap warga lainnya.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait ketahanan konstruksi serta aspek keselamatan jembatan ke depan.
Masyarakat pun berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, baik dari segi kualitas pekerjaan maupun pemberdayaan tenaga kerja lokal. Mereka juga meminta adanya pengawasan ketat, mengingat proyek ini menggunakan anggaran negara sehingga harus memberikan manfaat maksimal serta menjamin keamanan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut
. ( * )
