SelidikPost.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor industri, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta penguatan sarana publikasi di Provinsi Lampung.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mengusung tema “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.” Agenda tersebut bertujuan melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus menyerap aspirasi Pemerintah Provinsi Lampung terkait berbagai kebutuhan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertanian Masih Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Lampung
Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung hingga saat ini masih didominasi sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian yang menghasilkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.
“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan fiskal untuk membangun infrastruktur yang mampu menopang distribusi hasil pertanian secara optimal. Dengan APBD Provinsi Lampung sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah harus mengelola kebutuhan pembangunan di wilayah yang luas dengan jaringan infrastruktur yang terus membutuhkan peningkatan.
Meski demikian, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong oleh kebijakan stabilisasi harga komoditas pertanian, terutama gabah dan jagung.
Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional sebesar 1,25 persen, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat hingga sekitar 130.
“Perbaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” tegasnya.
Pemprov Lampung Percepat Hilirisasi dan Kawasan Industri
Selain sektor pertanian, Gubernur Mirza memaparkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung baru mencapai sekitar 18 persen dan masih didominasi industri berbasis komoditas primer.
Dari potensi nilai komoditas yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang berhasil diolah melalui proses hilirisasi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mempercepat pengembangan lima kawasan industri yang didukung posisi strategis pelabuhan di Lampung sebagai pintu gerbang ekspor wilayah Sumatera bagian selatan.
Pariwisata dan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Baru
Pada sektor pariwisata, Gubernur Mirza mengungkapkan kunjungan wisatawan nusantara meningkat signifikan dari 17 juta kunjungan pada 2024 menjadi 27 juta kunjungan pada 2025. Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih sekitar 1,3 hari, sehingga diperlukan pengembangan destinasi dan ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi.
“Potensi wisata Lampung sangat besar, tetapi perlu pengembangan ekosistem yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan serta nilai belanja mereka,” katanya.
Di sektor UMKM, Lampung memiliki sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen dikelola oleh perempuan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesamaan produk, keterbatasan kapasitas produksi, serta akses pasar yang masih perlu diperluas.
Komisi VII DPR RI Apresiasi Kemajuan Lampung
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan yang telah ditunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, dalam satu setengah tahun terakhir mulai terlihat geliat pembangunan di berbagai sektor yang menjadi modal penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai Lampung memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang harus terus dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Way Kanan Diusulkan Jadi Kawasan Industri Baru
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, mulai dari percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan hilirisasi komoditas, pengembangan sektor pariwisata, hingga dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menjelaskan bahwa kunjungan kerja menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
Salah satunya adalah dukungan terhadap rencana pembangunan lima kawasan industri di Lampung, dengan satu kawasan diprioritaskan berada di Kabupaten Way Kanan, sedangkan empat kawasan lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat.
Pada sektor pariwisata, pembahasan juga mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Pemerintah pusat disebut memberikan respons positif terhadap berbagai usulan tersebut, termasuk kemungkinan pemberian insentif investasi seperti tax holiday, dengan tetap memperhatikan harmonisasi regulasi.
Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Komisi VII DPR RI mendorong pembentukan holding atau agregator UMKM agar produk-produk lokal dapat dihimpun dalam skala besar sehingga mampu memenuhi permintaan pasar nasional maupun ekspor.
“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujar Chusnunia.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap percepatan hilirisasi komoditas singkong melalui pengembangan industri turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf) sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Lampung sekaligus menarik investasi baru di sektor industri pangan.
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
