SelidikPost.Com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi aset daerah serta penguatan inovasi layanan dan kerja sama sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Aset, Inovasi Layanan dan Jasa, serta Inovasi Kerja Sama yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai amanah yang diemban.
Ia mengimbau seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berbenah dan berupaya menjadi institusi yang unggul, sekaligus mampu menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Setiap aparatur harus bekerja secara optimal, menjunjung tinggi nilai profesionalisme, serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Selain peningkatan kualitas aparatur, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemetaan dan optimalisasi potensi yang dimiliki masing-masing OPD dan wilayah kerja. Menurutnya, pengelolaan aset, inovasi layanan, serta peluang kerja sama harus dianalisis secara komprehensif agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Setiap dinas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Saya berharap seluruh kepala OPD aktif menggali dan mengelola potensi tersebut secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengungkapkan bahwa total aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung saat ini ditaksir mencapai sekitar Rp19 triliun dengan jumlah lebih dari 6.000 unit atau bidang.
Ia menjelaskan, pemanfaatan aset ke depan tidak lagi hanya mengandalkan skema sewa konvensional, tetapi diarahkan pada pola kerja sama pemanfaatan dan kemitraan strategis yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.
“Aset kita hampir mencapai Rp19 triliun. Di tengah keterbatasan APBD, optimalisasi aset menjadi solusi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)
