SelidikPost.Com, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengambil langkah tak biasa dengan melantik 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas di Terminal Pasar Inpres Kalianda, Rabu, 4 Februari 2026. Pelantikan yang digelar di ruang publik tersebut menjadi simbol kuat komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang membumi dan dekat dengan realitas masyarakat.
Di tengah aktivitas pedagang dan denyut ekonomi rakyat kecil, para pejabat yang dilantik diingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah pengabdian yang harus dijalankan dengan empati dan tanggung jawab.
Selain melantik pejabat struktural, Bupati Egi juga memberikan tugas tambahan kepada 7 pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah instansi strategis. Penugasan ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik serta memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
“Saya sengaja melantik bapak dan ibu semua di tengah masyarakat, disaksikan langsung oleh para pedagang. Ini adalah realita yang harus kita hadapi bersama, agar kita benar-benar merasakan denyut kehidupan masyarakat,” ujar Bupati Egi dalam sambutannya.
Bupati Egi menegaskan bahwa jabatan tidak boleh menciptakan jarak antara pejabat dan rakyat. Ia menyoroti kondisi pasar yang belakangan dikeluhkan sepi sebagai potret persoalan nyata yang menuntut kehadiran negara melalui kebijakan dan kerja nyata birokrasi.
“Jangan sampai setelah naik jabatan, merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati dan melihat realita. Integritas tidak diukur dari penampilan, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja,” tegasnya.
Menurutnya, pelantikan di ruang publik merupakan pengingat agar para pejabat senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, serta berani turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan yang dihadapi warga.
Pelantikan tersebut pun mendapat perhatian para pedagang pasar yang menyaksikan langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Kehadiran pemerintah di ruang aktivitas rakyat diharapkan menjadi awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah (*)
