Selidikpost.com , Bandar Lampung – Belum juga terlaksana Musda Golkar yang ke XI, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyuarakan kritik terkait mandeknya pelaksanaan musyawarah daerah tersebut. Perwakilan AMPG, Miftahul Huda, menilai kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II dalam menjalankan amanah organisasi.
Menurutnya, jika Plt maupun panitia yang dibentuk tidak mampu menyelenggarakan Musda, maka sudah seharusnya dilakukan penggantian panitia hingga penggantian Plt demi memastikan roda organisasi tetap berjalan.
“Kalau memang tidak mampu, ya ganti saja Plt-nya, ganti juga panitianya. Bentuk panitia baru yang melibatkan seluruh unsur. Organisasi ini harus jalan, karena Partai Golkar milik seluruh kader, bukan milik keluarga,” tegasnya.
Miftahul Huda juga menegaskan bahwa penunjukan Plt seharusnya tidak dilakukan hanya karena perbedaan pendapat. Dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan aturan peralihan Partai Golkar, Plt hanya dapat ditunjuk apabila ketua partai berhalangan atau melakukan pelanggaran berat.
“Berbeda pendapat bukan pelanggaran berat. Jadi tidak tepat jika hal itu dijadikan alasan penunjukan Plt. Dalam aturan, ketua partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan memiliki tugas yang jelas. Kalau sudah habis masa jabatan, langsung laksanakan Musda. Plt itu dimungkinkan kalau ketua berhalangan atau melakukan pelanggaran berat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan arahan Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, bahwa posisi ketua DPD memiliki indikator yang jelas. Jika bukan kepala daerah atau bukan anggota legislatif, menurutnya, tidak tepat untuk dipaksakan memimpin.
“Kalau mau melaksanakan Musda, mari kita tunggu mekanisme yang benar. Jangan dipaksakan,” ujarnya. (*)
