SelidikPost.com, Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung, Minggu (28/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, yang difokuskan pada kerja nyata serta penataan fondasi pembangunan jangka panjang.

“Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Ini bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, melainkan kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Gubernur.

Ia mengungkapkan, Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan. Namun, potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, nilai komoditas Lampung mencapai sekitar Rp140 triliun per tahun. Sayangnya, sebagian besar masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas.

“Kita kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, yaitu capital outflow,” tegasnya.

 

Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang mencapai Rp483 triliun, secara teoritis pendapatan per kapita masyarakat bisa mencapai sekitar Rp4 juta per bulan. Namun realitas di lapangan menunjukkan angka kemiskinan masih berada di kisaran 10 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif rendah.

Oleh karena itu, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penataan dan penguatan fondasi pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan akses, konektivitas, dan pemerataan.

Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Salah satu kebijakan strategis yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur jalan. Melalui program BMBK, Pemprov Lampung melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi dengan total panjang 66,209 kilometer.

Selain itu, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.

“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, semuanya butuh jalan yang layak,” kata Gubernur.

Ia menargetkan pada 2027–2028 sekitar 90 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dengan mayoritas menggunakan konstruksi beton guna menopang angkutan hasil pertanian.

Penguatan Konektivitas Darat, Laut, dan Udara

Pembangunan infrastruktur juga diperkuat melalui peningkatan konektivitas. Di jalur laut, lintasan Bakauheni–Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi.

Untuk mendukung kelancaran arus, khususnya pada masa Natal dan Tahun Baru, sebanyak 47 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan. Armada tersebut dioperasikan oleh BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.

Di sektor udara, Pemprov Lampung memperkuat Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional serta merealisasikan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.

Desa Kumaju dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Pemprov Lampung mengusung program Desa Kumaju sebagai unggulan dalam penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM.

Sepanjang 2025, sebanyak 500 unit pusat produksi pupuk organik cair dibangun di desa-desa. Program ini menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektare, dengan dampak sosial mencapai 477.000 jiwa.

Ketergantungan terhadap pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30 persen, sementara produktivitas pertanian meningkat sekitar 25 persen.

Selain itu, Pemprov Lampung membangun 34 unit bed dryer di 34 desa. Setiap unit mampu mengeringkan hingga 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan, serta menekan kehilangan hasil panen hingga 7 persen.

Inflasi Terkendali dan Harga Stabil

Dalam pengendalian inflasi, Pemprov Lampung memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan harga rutin di 15 kabupaten/kota sebagai dasar intervensi pasar.

Operasi pasar murah digelar menjelang hari besar keagamaan nasional untuk menjaga pasokan dan melindungi daya beli masyarakat. Hingga akhir Desember 2025, inflasi Lampung tercatat terkendali dan termasuk yang terendah secara nasional.

Pendidikan, Kesehatan, dan Transformasi Digital

Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

Program Sekolah Rakyat juga mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 di tiga lokasi rintisan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan sistem berasrama dan pendanaan dari APBN.

Selain itu, program Kelas Migran Vokasi disiapkan untuk lulusan SMA dan SMK agar dapat bekerja di luar negeri, khususnya Jepang. Pada 2025, sebanyak 137 siswa mengikuti program ini.

Lebih dari 23.000 ijazah siswa yang sempat tertahan di sekolah negeri maupun swasta berhasil dibebaskan, membuka akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.

Di sektor kesehatan, berbagai inovasi layanan diluncurkan, seperti Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan shuttle bus lamban tupak puaghi.

Upaya pengendalian tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding. Hingga 19 Desember 2025, capaian penemuan kasus TBC telah mencapai 60 persen dari target.

Pemprov Lampung juga meresmikan RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe C bagi wilayah terluar Lampung.

Sementara itu, transformasi pelayanan publik diwujudkan melalui peluncuran aplikasi super app Lampung In pada 15 Juni 2025. Hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung 588 laporan masyarakat.

Tahun Awal Menuju Perubahan

Menutup paparannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami memilih bergerak, menata fondasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Lampung yang lebih maju, adil, dan berdaya saing. (*)