SelidikPost.com, Pesisir Barat – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Media, LSM, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) menggelar aksi damai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Senin (22/12/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes sekaligus desakan atas minimnya keterbukaan publik dalam pembangunan Rumah Sakit MHD Tohir yang berlokasi di Way Batu, Kecamatan Krui.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa dipimpin langsung oleh Ketua Koalisi, MH Bangsawan, yang secara tegas menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah membuka ruang transparansi serta menjembatani komunikasi dengan pihak pelaksana proyek.
Dalam orasinya, MH Bangsawan menilai pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit MHD Tohir yang dikerjakan oleh PT PP terkesan tertutup dan tidak ramah terhadap fungsi kontrol sosial. Ia mengungkapkan bahwa media, LSM, dan ormas kerap mengalami hambatan bahkan diduga dihalangi saat hendak melakukan peliputan di lokasi proyek.
“Kondisi ini jelas memunculkan kecurigaan publik. Ada apa sehingga pelaksana proyek terkesan alergi terhadap pengawasan? Padahal keterbukaan adalah kewajiban, bukan pilihan,” tegas Bangsawan.
Menurutnya, pengawasan dari media, LSM, dan ormas merupakan bagian penting untuk memastikan proyek strategis daerah tersebut berjalan sesuai perencanaan, progres, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Jika akses informasi terus ditutup, kata dia, hal itu berpotensi menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Koalisi secara tegas menuntut agar pihak rekanan, khususnya PT PP, menjalankan prinsip transparansi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Aksi damai ini mendapat pengamanan terpadu dari aparat gabungan Polres Pesisir Barat, unsur TNI, dan Satpol PP. Aparat disiagakan untuk memastikan jalannya aksi tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun ketertiban umum.
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tedi Jadmoko, SKM., MH., menerima perwakilan massa untuk melakukan mediasi di dalam kantor Pemkab.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan maupun kesimpulan konkret yang dihasilkan. Pemkab Pesisir Barat disebut masih akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan pihak pelaksana proyek pembangunan Rumah Sakit MHD Tohir.
Koalisi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila tuntutan keterbukaan publik tidak segera direalisasikan (Red)
