SelidikPost.com, Pesisir Barat – Temuan tumpukan kayu terdampar di Pantai Tanjung Setia dan viralnya video penebangan pohon di wilayah Pugung Penengahan, Kabupaten Pesisir Barat, langsung mendapat atensi serius dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Lampung. Respons cepat tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik illegal logging ataupun aktivitas melanggar hukum lainnya yang merugikan lingkungan.
Gubernur Lampung, Mirza, menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran lingkungan. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil pemeriksaan di lapangan mengungkap bahwa kayu yang ditemukan berserakan di sepanjang Pantai Tanjung Setia bukan berasal dari aktivitas pembalakan liar. Kayu-kayu tersebut merupakan muatan kapal tongkang yang terdampar setelah kapal mengalami kerusakan ketika melintas di perairan. Aparat memastikan bahwa insiden tersebut tidak terkait dengan jaringan illegal logging.
Sementara itu, menanggapi video penebangan pohon yang sempat menuai perhatian publik, tim gabungan telah melakukan penelusuran ke lokasi. Berdasarkan pengecekan awal, aktivitas penebangan tersebut berada di lahan milik pribadi dan bukan masuk dalam kawasan hutan lindung maupun area negara. Meski demikian, proses penyelidikan tetap dilanjutkan oleh Polda Lampung bersama instansi teknis guna memastikan seluruh aktivitas memenuhi aturan perundangan.
Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memerangi praktik perusakan lingkungan. Ia menyebut bahwa pengawasan hutan, kegiatan reboisasi, hingga edukasi konservasi bagi masyarakat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam Lampung.
“Pemprov Lampung tidak menoleransi illegal logging dalam bentuk apa pun. Mari kita jaga Lampung bersama. Kita percayakan proses penanganan kepada aparat dan instansi berwenang,” ujar Gubernur Mirza.
Dengan langkah cepat ini, pemerintah berharap masyarakat tetap berperan aktif menyampaikan informasi, sekaligus menjaga ketenangan publik agar setiap isu lingkungan dapat ditangani secara tepat dan berbasis fakta (*)
