SelidikPost.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Kuota Tambahan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk tahun anggaran 2025, pada Selasa (09/12/2025). Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan munculnya antrian kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Provinsi Lampung itu dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, serta dihadiri Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Lampung, Andi Reza Ramadhan, Ketua YLKI Lampung, dan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suasana rapat berlangsung dinamis dengan fokus utama mencari solusi terkait distribusi energi yang efektif, merata, dan mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Bahas Antrian Panjang dan Solusi Jangka Pendek
Mulyadi menuturkan bahwa rapat kali ini menyoroti fenomena antrian panjang kendaraan di beberapa SPBU yang menimbulkan keresahan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah dan Pertamina harus berkoordinasi lebih intens agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Pemprov bersama Pertamina berdiskusi agar antrean panjang ini tidak terulang lagi. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, pola konsumsi BBM masyarakat menjelang akhir tahun memang cenderung meningkat, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang cepat dan tepat.
Detail Kuota BBM dan LPG Tahun 2025
Pada 2025, Provinsi Lampung mendapatkan kuota Biosolar sebesar 790.765 KL, dan hingga November 2025 realisasinya telah mencapai 89,91 persen. Artinya, masih tersedia sekitar 10 persen kuota yang dapat dimaksimalkan hingga akhir Desember.
Mulyadi mengungkapkan, untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan, Pemprov Lampung telah meminta peningkatan pasokan harian Biosolar.
“Biasanya konsumsi harian kita di angka 2.100 KL. Untuk menghindari kekurangan, kita telah mengajukan peningkatan menjadi 2.450 KL khusus Biosolar bersubsidi,” jelasnya.
Untuk Pertalite, Lampung menerima kuota 748.883 KL, dengan realisasi mencapai 80,57 persen. Sementara itu, LPG 3 kg dari total alokasi 217.836 metrik ton telah tersalurkan 98,9 persen, sehingga dipastikan aman hingga pergantian tahun.
“Ketiga komoditas ini—Biosolar, Pertalite, dan LPG 3 kg—kita harapkan berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember,” tambahnya.
Peningkatan Permintaan Dexlite dan Kepastian Suplai
Terkait meningkatnya permintaan Dexlite beberapa pekan terakhir, Mulyadi memastikan bahwa mulai 11 Desember, suplai Dexlite ke SPBU akan kembali normal.
Ia menjelaskan bahwa antrian di SPBU beberapa waktu terakhir tidak sepenuhnya terjadi karena kelangkaan, melainkan akibat pembatasan kuota harian distribusi SPBU oleh Pertamina, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan pada jam-jam tertentu.
“Distribusi sempat dibatasi oleh Pertamina. Kita sudah minta agar ke depan diberikan fleksibilitas, bahkan penambahan kuota untuk Lampung,” tegasnya.
Langkah Pengawasan Ketat
Sebagai bentuk komitmen menyediakan energi yang cukup bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG. Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat agar distribusi kedua komoditas tersebut berjalan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Mulyadi menambahkan bahwa Pemprov Lampung terus menjalin komunikasi intens dengan Pertamina untuk mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan kebutuhan energi, baik akibat aktivitas kendaraan maupun kegiatan ekonomi masyarakat yang meningkat menjelang tutup tahun.
Dengan langkah koordinasi yang matang dan penambahan kuota yang sedang diupayakan, Pemprov Lampung optimis bahwa distribusi energi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. (adsya)
