SelidikPost.com, Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door di seluruh wilayah Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali tersebut.
Pendataan dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung di kediaman Gubernur di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin (15/6/2026).
Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memberikan teladan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendataan yang dilakukan BPS.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Dimana sensus ekonomi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Tentunya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu didokumentasikan secara menyeluruh melalui pendataan yang dilakukan BPS.
“Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” katanya.
Mirza menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting mengingat berbagai perubahan tata kelola dan tata niaga yang terjadi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai perubahan dalam tata kelola dan tata niaga di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas lapangan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” tegas Mirza.
Menurutnya, data yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mendorong pembangunan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Mirza berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting karena hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
“Ini merupakan momentum yang sangat penting karena Sensus Ekonomi dilaksanakan hanya sekali dalam sepuluh tahun. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat tercatat dengan baik,” kata Ahmadriswan.
Ia menjelaskan bahwa cakupan pendataan sangat luas karena mencakup seluruh pelaku usaha, baik usaha formal maupun usaha yang berada di lingkungan rumah tangga.
“Ketika kita berbicara tentang pelaku usaha, tidak hanya usaha yang terlihat secara formal atau memiliki tempat usaha tetap. Pelaku usaha yang berada di lingkungan rumah tangga pun akan kami data,” ujarnya.
Menurut Ahmadriswan, pendekatan yang digunakan pada Sensus Ekonomi 2026 adalah sensus ekonomi lengkap sehingga seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali, termasuk yang bergerak di sektor pertanian.
Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi riil perekonomian daerah, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, memperkuat penciptaan lapangan kerja, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung.
Pendataan door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.
“Kami akan melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” pungkas Ahmadriswan.
(Adpim)
