Pringsewu, SelidikPost.com – Ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) genteng dan batu bata di Kabupaten Pringsewu terancam gulung tikar akibat krisis bahan baku tanah liat. Kondisi ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan mendesak DPRD Pringsewu agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan sektor usaha rakyat tersebut.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi LBH Cahaya Keadilan bersama Komisi II DPRD Pringsewu yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat. Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Pringsewu Suherman bersama Wakil Ketua Komisi II Anton Subagio.
Sejumlah perwakilan pengrajin genteng dari Kecamatan Sukoharjo turut hadir menyampaikan kondisi riil yang mereka alami di lapangan.
Ketua LBH Cahaya Keadilan, Nurul Hidayah, menegaskan bahwa penutupan aktivitas galian tanah telah menimbulkan dampak ekonomi yang serius. Para pelaku UMKM kini kesulitan berproduksi karena tidak tersedianya bahan baku utama.
“Dampaknya sangat luas. Tidak hanya pengrajin genteng dan batu bata, tetapi juga sopir angkutan hingga operator alat berat yang kini kehilangan pekerjaan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Nurul juga menyinggung program pemerintah pusat terkait penguatan sektor konstruksi berbasis masyarakat. Menurutnya, program tersebut jangan sampai terhambat hanya karena persoalan bahan baku di daerah.
“Program gentengisasi jangan sampai terbengkalai hanya karena bahan baku tidak tersedia,” tegasnya.
LBH Cahaya Keadilan pun mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk mempermudah proses perizinan galian tanah sebagai sumber utama bahan baku industri genteng dan batu bata.
“Kami meminta adanya kemudahan dalam perizinan, sehingga pelaku UMKM dapat kembali berproduksi dan terhindar dari kebangkrutan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan pengrajin genteng asal Pekon Pandansari, Budi dan Ning, mengungkapkan bahwa mereka telah menghentikan produksi sejak sebelum bulan Ramadan karena tidak adanya tanah liat.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ekonomi keluarga, lantaran tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun membayar kewajiban cicilan.
“Sejak sebelum puasa kami sudah tidak produksi. Tidak ada bahan baku, sementara cicilan bank dan kendaraan tetap berjalan,” ungkapnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena sektor UMKM genteng dan batu bata merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
Tanpa solusi cepat dan kebijakan yang berpihak, ancaman kebangkrutan massal serta meningkatnya angka pengangguran di sektor ini semakin nyata.
(*)
