Selidikpost.com, Bandarlampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum strategis tersebut, yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong.
Namun, selama ini sistem ekonomi pertanian dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani, akibat harga yang fluktuatif dan rantai distribusi yang panjang.
Gubernur mengungkapkan, sebelum intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya sekitar Rp1,5–1,8 juta per bulan, bahkan petani singkong sekitar Rp1 juta per bulan.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kemiskinan di pedesaan serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rasio di beberapa daerah hanya 3–10 persen dari APBD.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas dinilai telah memberi dampak signifikan.
Harga gabah yang naik hingga Rp6.500/kg mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3–4 juta per bulan, serta didukung peningkatan produksi hingga 14 persen berkat ketersediaan pupuk.
Dampak positifnya terlihat dari aktivitas ekonomi daerah yang meningkat, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen.
Pemprov Lampung juga menyiapkan program lanjutan, seperti:
- Pupuk organik cair berbasis desa (target seluruh desa 2027)
- Penyediaan dryer (pengering) sekitar 500 unit untuk meningkatkan nilai tambah komoditas
- Pelatihan vokasi dan mobile training unit di desa
Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen serta mendorong hilirisasi.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6,3–7,5 persen pada 2027.
Dari legislatif, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek strategis, khususnya irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga, yang dinilai krusial bagi produktivitas pertanian.
Secara keseluruhan, Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
