SelidikPost.com, Bandar Lampung – Ancaman dampak konflik global mulai diantisipasi serius oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Menghadapi potensi gejolak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah, Pemprov langsung menyiapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Rabu (25/3/2026).
Dalam rapat yang melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Bappeda dan BPKAD itu, pemerintah menegaskan pentingnya langkah cepat, terukur, dan adaptif menghadapi tekanan global yang tidak menentu.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap dampak konflik Timur Tengah,” tegas Marindo.
“Seluruh kondisi harus dikaji secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa konflik internasional berpotensi memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga hingga terganggunya distribusi dan daya beli masyarakat. Karena itu, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.
“Langkah antisipatif harus tepat, jangan sampai justru membebani masyarakat,” ujarnya.
Di tengah ancaman tersebut, Pemprov memastikan program prioritas daerah tidak akan dikorbankan. Fokus pembangunan seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin langkah antisipasi ini justru menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menunjukkan kesiapan menghadapi guncangan global sekaligus menjaga roda ekonomi daerah tetap stabil di tengah ketidakpastian dunia. ( *)
