Verifikasi Kepengurusan Parpol di Bandar Lampung Tuntas, Fokus Transparansi Dana

banner 468x60

SelidikPost.com, Bandar LampungBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi dokumen kepengurusan partai politik (Parpol) di tingkat daerah guna memastikan tertib administrasi serta kelayakan dalam pengajuan bantuan keuangan.

Verifikasi tersebut meliputi kelengkapan data kepengurusan seperti alamat kantor, struktur pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta bukti domisili kantor partai. Hal ini menjadi syarat wajib bagi Parpol di tingkat kota untuk melaporkan keberadaannya kepada Wali Kota melalui Kesbangpol.

Kepala Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Zaki Irawan, mengatakan bahwa verifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap partai politik dapat mengajukan proposal bantuan keuangan secara sah, transparan, dan akuntabel.

Tujuannya agar setiap Parpol bisa mengajukan proposal bantuan keuangan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Jumat (20/2/2026) di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Aturan tersebut mengatur tata cara penghitungan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan aturan ini menegaskan pentingnya tata kelola keuangan partai yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurut Zaki, hingga saat ini sebanyak 19 partai politik di Kota Bandar Lampung telah terverifikasi, bahkan satu di antaranya telah diterbitkan surat keterangan keberadaan oleh Kesbangpol pada 6 Februari 2026.

Berikut daftar kepengurusan Partai Politik Kota Bandar Lampung periode 2024–2025:

  1. PKB
    Ketua: Robiatul Adawiyah
    Sekretaris: M. Rolland Nurfa
    Bendahara: Agung Zawil Afkar Al Muhtad

  2. Gerindra
    Ketua: Asroni Paslah
    Sekretaris: Aderly Imelia Sari
    Bendahara: Rizaldi Adrian

  3. PDI Perjuangan
    Ketua: Dedi Yuginta
    Sekretaris: Melinda
    Bendahara: Sri Ningsih

  4. Golkar
    Ketua: Riza Mirhadi
    Sekretaris: Ali Watdana
    Bendahara: Sabnu Alie

  5. NasDem
    Ketua: Naldi Rinara S Rizal
    Sekretaris: Ahmad Rizky Fajaruddin
    Bendahara: Tig Eri Prabowo

  6. Partai Buruh
    Ketua: Dewi Sartika
    Sekretaris: Ibnu Hafizd
    Bendahara: Dian Apriyani Ekanita

  7. Gelora Indonesia
    Ketua: Angga Panji Kesuma
    Sekretaris: Asis Budi Santoso
    Bendahara: Muhammad Iskandar Zulkarnain

  8. PKS
    Ketua: Agus Widodo
    Sekretaris: Sidik Efendi
    Bendahara: Sulistiani

  9. PKN
    Ketua: Mai Muri
    Sekretaris: Harmen Ansori
    Bendahara: Sitiana

  10. Hanura
    Ketua: Nicolaus Sebastian Kuncoro
    Sekretaris: Andari Puja Pratama
    Bendahara: Eka Yuliati

  11. Partai Garuda
    Ketua: Bambang Irawan
    Sekretaris: Fetty Astuti
    Bendahara: Apriani

  12. PAN
    Ketua: Firmansyah Alfian
    Sekretaris: Erwansyah
    Bendahara: Raka Erwanda

  13. PBB
    Ketua: Samsabastian
    Sekretaris: Mustofa
    Bendahara: Odrie R. Maharani

  14. Demokrat
    Ketua: Hi. Budiman AS
    Sekretaris: Hendra Mukri
    Bendahara: Pebriani Piska

  15. PSI
    Ketua: Randy Adytia Gumay Gumanti
    Sekretaris: Johan Alamsyah
    Bendahara: William Luhendo

  16. Perindo
    Ketua: Ir. Susanti
    Sekretaris: Eka Tiara Chandrananda
    Bendahara: Hendri Rudiawan

  17. PPP
    Ketua: Hi. Albert Alam
    Sekretaris: Musabakah
    Bendahara: Mahardika Malonda

  18. Ummat
    Ketua: Dian Eka Arlianto
    Sekretaris: Willi Chandra
    Bendahara: Yongki Arbianto

  19. Partai Amanat Demokrasi
    Ketua: Awaludin Cancer
    Sekretaris: Dina Nova Septiyeni
    Bendahara: Rusmadi

Zaki menegaskan bahwa meskipun seluruh partai politik tersebut telah terverifikasi sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Kesbangpol tetap memiliki peran penting dalam memfasilitasi administrasi dan pendataan kepengurusan di tingkat daerah.

Kesbangpol berperan dalam memastikan administrasi dan data kepengurusan partai di daerah tertib dan lengkap,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketertiban administrasi ini menjadi syarat utama bagi partai politik untuk memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Tujuannya agar setiap Parpol peserta pemilu tertib secara administrasi dalam mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kota Bandar Lampung,” tandasnya. (Bust )

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *