Selidikpost.Com, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri **Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa (17/02/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi, bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam rakor tersebut dibahas langkah strategis guna memastikan kesiapan transportasi darat, laut, dan udara selama Angkutan Lebaran 2026. Pembahasan meliputi kesiapan infrastruktur, manajemen operasional angkutan, pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik-balik.
Berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada musim mudik Idul Fitri diperkirakan mencapai 143,91 juta orang, sehingga penyiapan sarana dan prasarana transportasi menjadi fokus utama pemerintah.
Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah strategis dalam arus mudik nasional. Proyeksi jumlah pemudik mencapai sekitar 778 ribu orang dari wilayah Jabodetabek, serta diperkirakan 2,94 juta penumpang akan melalui Pelabuhan Bakauheni selama periode angkutan Lebaran. Hal ini menjadikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi di Lampung sebagai salah satu prioritas nasional.
Pemerintah, melalui koordinasi pusat dan daerah, berkomitmen memastikan Angkutan Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar melalui sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan angkutan, serta penerapan sistem pengelolaan transportasi yang efisien dan terintegrasi.
Rakor ini menjadi langkah awal dalam upaya mematangkan persiapan angkutan Lebaran, sekaligus menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia jasa transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya angkutan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. ( Bust )
