Tokoh Pemuda Dorong Pengukuran Ulang, Diduga Ada Tanah Marga & Penguasaan Melebihi Izin HGU
SelidikPost.Com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Sugar Group Companies (SGC) di lahan milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikelola TNI Angkatan Udara (AU) di Lampung.
Fokus Penyelidikan
-
Proses administrasi HGU diduga bermasalah. Aparat hukum menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, dan praktik melawan hukum yang merugikan negara.
-
Penyelidikan Kejagung menelusuri riwayat penguasaan lahan sejak krisis moneter 1997–1998.
-
KPK membuka penyelidikan tersendiri, memastikan apakah penerbitan HGU sesuai ketentuan atau terdapat praktik koruptif.
Fakta Lahan
-
Luas: ±85.244 hektare, aset negara di bawah Kemhan dan TNI AU.
-
BPK menilai lahan tidak seharusnya diberikan ke pihak swasta. Nilai aset diperkirakan puluhan triliun rupiah.
-
Pencabutan HGU sebelumnya telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Tekanan dari Tokoh Pemuda Lampung
Tokoh pemuda Lampung, Yudi Irawan, mendukung pencabutan HGU, tapi menekankan tindakan lanjutan yang transparan dan konkret.
-
Pengukuran ulang wajib dilakukan oleh TNI AU untuk memastikan batas lahan tidak dilampaui.
-
Diduga terdapat tanah marga atau adat yang belum diakui secara formal.
-
HGU PT SGC kemungkinan melampaui luas resmi 85.000 hektare.
“Pencabutan HGU ini tepat, tetapi pemerintah tidak boleh berhenti di pencabutan administratif. Pengukuran ulang harus dilakukan untuk mencegah penguasaan lahan ilegal dan membuka ruang pengakuan tanah marga,” tegas Yudi.
Komitmen Penegak Hukum
Hingga kini, Kejagung dan KPK belum menetapkan tersangka, namun menegaskan komitmen menuntaskan kasus secara profesional, transparan, dan akuntabel. (*)
Tagar:
#Kejagung #KPK #HGU #PTSGC #Kemhan #TNIAU #Lampung #TanahMarga #KonflikAgraria #AsetNegara #PenegakanHukum
