SelidikPost.com, Jakarta – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka penanggulangan dan penanganan potensi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026.
Rakor tersebut berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 40, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Kegiatan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dan dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan perusahaan pemegang HGU.
Rakor menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat langkah antisipasi dan pencegahan karhutla, terutama di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan pemegang HGU meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini di wilayah masing-masing.
Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan, pemerintah telah mengumpulkan sekitar 358 pemilik perusahaan pemegang HGU untuk menyampaikan peringatan sekaligus meminta dunia usaha segera mengambil langkah konkret dalam mencegah terjadinya karhutla.
Menurut Djamari, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal karena kondisi El Nino masih berpotensi berkembang.
“Yang melatarbelakangi kita berhadapan dengan para pengusaha ini adalah yang pertama bahwa ini kita belum sampai ke puncaknya El Nino,” kata Djamari dalam rakor tersebut.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut diperkirakan berlangsung cukup panjang. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Meski kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini relatif rendah, Djamari mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh membuat perusahaan maupun masyarakat lengah.
Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait.
Selain langkah pencegahan, penindakan juga akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja maupun akibat kelalaian.
Gubernur Lampung Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGU
Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, aparat keamanan, serta perusahaan pemegang HGU.
Sinergi tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah memiliki potensi kerawanan kebakaran, sehingga kesiapsiagaan dan pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama.
Melalui koordinasi yang lebih kuat, perusahaan pemegang HGU diharapkan dapat meningkatkan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem pemantauan di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi potensi kebakaran.
Kolaborasi Jadi Kunci Pencegahan Karhutla
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan keterlibatan dunia usaha dalam menghadapi potensi puncak karhutla 2026.
Kolaborasi pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencegah serta menangani karhutla secara cepat dan terpadu.
Dengan langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini, potensi kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga tidak meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas ekonomi.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman karhutla, sekaligus memastikan upaya pencegahan berjalan secara berkelanjutan.
(*)
