SelidikPost.com, BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris menyoroti belum optimalnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang dinilai masih menyisakan potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Lampung yang menghadapi tekanan, Munir meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung bergerak cepat membenahi tata kelola pajak pada seluruh perusahaan pengguna air permukaan.
Menurutnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar menjadi slogan.
“Dalam kondisi fiskal yang sulit seperti sekarang, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan jangan hanya menjadi slogan. Harus ada tindakan konkret, dilakukan pengecekan langsung, dan seluruh potensi penerimaan harus dioptimalkan,” tegas Munir, Kamis (30/7/2026).
Potensi Rp23,6 Miliar, Realisasi Belum Separuh
Munir mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, potensi penerimaan Pajak Air Permukaan di Lampung mencapai sekitar Rp23,6 miliar.
Namun, realisasi penerimaan selama lima tahun terakhir belum pernah mencapai separuh dari potensi tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, penerimaan PAP tercatat Rp5,5 miliar pada 2021, Rp7,1 miliar pada 2022, Rp9,4 miliar pada 2023, Rp8,9 miliar pada 2024, dan sekitar Rp10 miliar pada 2025.
“Trennya memang naik, tetapi sangat lambat. Angka itu masih jauh dari potensi yang ditemukan BPK. Ini menunjukkan ada ruang besar yang belum tergarap dan harus segera dibenahi,” ujarnya.
Munir menjelaskan, potensi Rp23,6 miliar tersebut bahkan berasal dari laporan penggunaan air yang disampaikan perusahaan saat mengurus perizinan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Data tersebut, kata dia, masih menggunakan metode self assessment atau berdasarkan laporan perusahaan sendiri.
“Ini baru angka yang dilaporkan sendiri oleh perusahaan. Artinya, itu justru nilai paling minimal. Kalau yang mereka laporkan sendiri saja mencapai Rp23,6 miliar, kenapa penerimaan daerah hanya sekitar Rp10 miliar?” katanya.
Munir meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan, termasuk memastikan apakah terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban atau persoalan dalam tata kelola pemungutannya.
Dorong Water Meter di Seluruh Perusahaan
Untuk mengurangi potensi kebocoran, Munir mendesak Bapenda segera menerapkan sistem pengukuran berbasis water meter pada seluruh perusahaan pengguna air permukaan.
Menurutnya, alat ukur tersebut dapat memberikan data riil mengenai volume penggunaan air sehingga besaran pajak tidak lagi semata-mata bergantung pada laporan perusahaan.
“Kalau memakai water meter, berapa kubik air yang digunakan perusahaan akan terbaca secara akurat. Tidak lagi berdasarkan perkiraan atau pengakuan. Menurut saya, tidak ada pilihan lain. Bapenda harus mulai memasang water meter,” tegasnya.
Munir memperkirakan lebih dari 100 perusahaan di Lampung memanfaatkan air permukaan. Sementara potensi Rp23,6 miliar yang tercatat dalam temuan BPK baru berasal dari sekitar 10 hingga 11 perusahaan.
“Kalau baru belasan perusahaan saja potensinya sudah Rp23,6 miliar, bisa dibayangkan berapa potensi sesungguhnya jika seluruh perusahaan didata dan diawasi secara maksimal,” ungkapnya.
Komisi III Siap Kawal dan Turun ke Lapangan
Munir menegaskan Komisi III DPRD Lampung siap mengawal pembenahan pengelolaan Pajak Air Permukaan bersama Bapenda.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengusulkan pemanggilan perusahaan-perusahaan pengguna air permukaan untuk mengklarifikasi kepatuhan pembayaran pajak.
DPRD juga membuka opsi melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang luput dari pemungutan.
“Kami siap berkolaborasi dengan Bapenda. Kalau perlu kami panggil seluruh perusahaan, kami cek satu per satu, bahkan turun langsung ke lapangan. Jangan sampai di tengah kondisi fiskal yang berat, masih ada potensi PAD yang bocor dan tidak berhasil dipungut,” pungkas Munir. (*)
