SelidikPost.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi DPRD Provinsi Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas perhatian, pendalaman, serta rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam agenda Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Penetapan Konsep Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026).
Menurut Gubernur Mirza, pembahasan LKPJ bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Rekomendasi DPRD Jadi Acuan Perbaikan
Gubernur menilai berbagai pandangan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD merupakan kemitraan strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Dalam dinamika pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menegaskan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas program pembangunan ke depan.
“Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, melainkan bentuk kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Fokus Pembangunan Berkelanjutan
Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan sektor-sektor unggulan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Menurut Gubernur, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang adaptif, kolaboratif, dan terukur antara pemerintah daerah dan DPRD.
DPRD Beri Apresiasi dan Catatan
Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menyampaikan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan dilakukan melalui pendalaman dokumen, rapat dengar pendapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD.
Pansus DPRD memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan selama Tahun Anggaran 2025, namun juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Secara umum, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Tahun 2025 tercatat sebesar 5,28 persen, yang menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh positif.
Meski demikian, Pansus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam evaluasinya, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas penyusunan LKPJ agar lebih menggambarkan keterkaitan antara capaian indikator pembangunan dengan penggunaan anggaran secara terukur dan komprehensif.
Selain itu, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Lampung.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, anggota DPRD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. (Adpim)
