Buka PKA 2026, Gubernur Mirza Minta Pejabat Jadi Arsitek Kebijakan untuk Sejahterakan Masyarakat

banner 468x60

SelidikPost.com, Lampung SelatanGubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, maupun instansi vertikal harus mampu bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, peran tersebut sangat penting agar berbagai potensi dan kekayaan sumber daya alam Lampung dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu, hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Aparatur Harus Jadi Penggerak Perubahan

Gubernur mengingatkan bahwa hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menilai aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat administrator, harus mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lampung, lanjutnya, memiliki berbagai komoditas unggulan nasional, di antaranya peringkat keenam sebagai produsen padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak didukung kebijakan yang tepat dan berorientasi pada hilirisasi.

Kemiskinan Masih Jadi Tantangan

Gubernur Mirza juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang pada periode 2024–2025 berada di kisaran 10,6 persen. Mayoritas kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Karena itu, selain meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak dini.

Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar dalam penyediaan sumber protein seperti ayam, telur, dan ikan yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan generasi muda.

APBD Harus Berdampak Nyata

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar digunakan untuk kegiatan seremonial.

“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.

Sebagai contoh program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, Gubernur menyebut penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian selama 2025–2026.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 6,2–6,4 persen.

Perkuat PAD dan Hilirisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri berbagai sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Sektor-sektor tersebut meliputi pelabuhan perikanan, industri pakan ternak, hingga pengembangan energi, yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Mirza, keberhasilan transformasi ekonomi, sosial, dan birokrasi sangat bergantung pada kualitas aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan.

“Ibarat kendaraan, sebagus apa pun mobilnya tidak akan sampai tujuan jika sopirnya tidak tahu arah jalan. Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Adpim)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *