SelidikPost.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para Staf Ahli Gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian sekaligus harapan masyarakat terhadap pemerintah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, berbagai program pembangunan di sektor infrastruktur maupun pendidikan mulai menunjukkan hasil yang positif. Karena itu, pemerintah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengendalian inflasi yang secara langsung memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur mulai kita benahi, pendidikan juga terus kita tingkatkan. Sekarang fokus kita adalah memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Gubernur Mirza.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 4 Mei 2026, inflasi month to month (mtm) Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak hanya terpaku pada angka statistik semata, melainkan juga melihat kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Yang paling penting adalah bagaimana kondisi harga benar-benar dirasakan masyarakat. Kita harus memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan inflasi, antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memantau ketersediaan stok, menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga di pasar.
“Pastikan stok tersedia, distribusi tidak terganggu, dan harga tetap terkendali. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” katanya.
Selain mengendalikan harga saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung juga mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026.
Fenomena tersebut diperkirakan berpotensi memengaruhi produksi pertanian akibat berkurangnya curah hujan sehingga dapat berdampak terhadap pasokan pangan dan memicu kenaikan harga.
Gubernur Mirza meminta seluruh kepala OPD segera menyusun langkah mitigasi yang terukur dan dapat dieksekusi sejak dini agar dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dapat diminimalkan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan berbagai strategi pengendalian inflasi, di antaranya operasi pasar, pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan, gerakan menanam, pemberian bantuan transportasi melalui APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok.
“Seluruh OPD harus memiliki rencana kerja yang jelas dan terukur. Jangan menunggu harga naik baru bergerak, tetapi lakukan antisipasi sejak sekarang,” tegas Gubernur.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Lampung optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan sehat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (Adpim)
